Potensi UKMK Pesantren dalam Pengembangan Komoditi Sawit Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

By Admin


nusakini.com - Jakarta, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan menguasai 55 persen pangsa pasar ekspor global. Namun, di tengah pandemi _Corona Virus Disease 2019_ (Covid-19), kinerja ekspor minyak sawit di Indonesia mengalami penurunan sekitar 11 persen pada semester I tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pada pasar domestik minyak sawit, salah satunya melalui pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) di pesantren. Keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat yang sangat berpotensi bagi pengembangan kerjasama komoditi sawit diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi.

“Pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air saat ini berjumlah sekitar 28.194, dimana 44,2 persen atau sekitar 12.469 diantaranya berpotensi untuk pengembangan ekonomi. Melalui program ini, pesantren yang berada di daerah-daerah penghasil komoditi sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, diharapkan akan dapat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya terutama pada masa pemulihan ekonomi sekarang ini,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (01/10/2020). 

Lebih lanjut Wapres mengimbau, untuk menyukseskan program santripreneur berbasis UKMK sawit ini, kolaborasi dan kemitraan yang melibatkan tiga entitas, yakni pemerintah daerah dan pusat, dunia usaha dan pesantren, harus diperkuat. Upaya yang dapat dilakukan di antaranya dengan membekali para santri dengan pengetahuan dan keterampilan usaha yang baik serta pemberian pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah dan dunia usaha.

“Proses bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran yang jelas sangat diperlukan. Civitas pesantren juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tentang pengembangan dan pengelolaan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan dan pengorganisasian sumber daya manusia sehingga para santri juga semakin meningkat kemampuan wirausahanya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan,” tutur Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengungkapkan upaya pemerintah dalam membangun pesantren sebagai pusat ekonomi syariah baik dari sektor keuangan maupun sektor riil. Ia berharap, upaya tersebut dapat memberi dampak untuk masyarakat sekitar pesantren, khususnya dalam sektor ekonomi.

“Melalui pengembangan ekonomi syariah baik dari sektor keuangan maupun sektor riil tersebut, maka dampak selanjutnya yang akan dirasakan adalah berkembangnya ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Masyarakat dapat mengakses pembiayaan yang disediakan melalui pesantren sekaligus terlibat dalam kegiatan usaha pesantren. Dengan demikian tujuan menyejahterakan pesantren dan masyarakat akan dapat dicapai,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wapres pun berharap agar program santripreneur ini dapat membantu pengembangan ekonomi di daerah dan pemulihan ekonomi secara nasional.

“Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri dan mampu memberikan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Semoga program ini dapat mendorong upaya percepatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (pr/eg)